BUOL,Satusuara.Id – Pemerintah Kabupaten Buol memperkuat strategi pengendalian inflasi di tengah dampak kemarau panjang yang berpotensi memengaruhi harga dan ketersediaan pangan. Penguatan strategi tersebut dibahas dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Buol, Rabu (7/10/2026), di Ruang Rapat Wakil Bupati Buol.
Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj Daimaroto, S.H., M.H., meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menindaklanjuti hasil rapat, terutama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, kelancaran distribusi, serta penguatan kerja sama antar daerah.
Berdasarkan pemantauan TPID, Kabupaten Buol pada minggu ketiga September 2026 mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 6,8 persen. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh harga cabai rawit, cabai merah, dan ayam ras. Pada 7 Oktober 2026, harga cabai rawit tercatat mencapai Rp120.000 per kilogram, sedangkan cabai keriting sebesar Rp70.000 per kilogram.
Untuk mengantisipasi lonjakan harga, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah, antara lain pemantauan harga harian, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, pasar murah, pengawasan harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta penyediaan cadangan pangan pemerintah sebesar 18,5 ton.
Ketersediaan 12 komoditas pangan utama juga diperkirakan tetap surplus hingga akhir 2026, dengan dukungan produksi lokal dan pasokan dari luar daerah.
Dari sektor pertanian, Pemkab Buol menerima bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengembangan 55 hektare tanaman cabai rawit. Bantuan berupa bibit, mulsa, dan pupuk tersebut telah disalurkan kepada kelompok tani di wilayah Lakea dan sekitarnya. Namun, penanaman masih menunggu kondisi hujan yang mendukung.
Selain itu, TPID turut menyoroti kebutuhan bahan baku untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, terdapat sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dengan sasaran 20.361 penerima manfaat, sementara 14.942 orang telah terlayani. Adapun pembangunan SPPG di Kecamatan Bukal, Bokat, dan Bunobogu masih berlangsung.
Keterbatasan air bersih dan pasokan bahan baku lokal menjadi kendala operasional SPPG. Untuk satu SPPG dengan jumlah penerima manfaat di atas 2.000 orang, kebutuhan harian antara lain mencapai 150–250 kilogram beras, 190–200 ekor ayam ras, 90–100 rak telur, serta 90–100 kilogram daging sapi.
Besarnya kebutuhan tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas harga komoditas di pasar lokal, terutama di tengah tekanan kemarau yang berpotensi memengaruhi produksi dan distribusi pangan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol akan terus menyampaikan perkembangan IPH sebagai sistem peringatan dini terhadap perubahan harga. BPS juga menilai pola kenaikan harga cabai yang terjadi pada Agustus–September 2026 telah dapat diidentifikasi sejak Februari. Oleh karena itu, intervensi di sektor pertanian perlu dilakukan lebih awal dengan mempertimbangkan pola musim dan perkembangan harga.
Selain pengendalian inflasi, TPID membahas penguatan kerja sama antardaerah untuk mendukung ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Wakil Bupati menegaskan bahwa setiap kerja sama tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi harus ditindaklanjuti menjadi kegiatan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemkab Buol juga mencatat pertumbuhan ekonomi meningkat dari 2,17 persen pada Triwulan I menjadi 3,98 persen pada Triwulan II 2026. Capaian tersebut menjadi salah satu dasar untuk terus memperkuat kebijakan ekonomi daerah berbasis data, sekaligus mendorong investasi dan penguatan sektor pangan.
Rapat koordinasi TPID diharapkan dapat terus dilaksanakan secara rutin. Wakil Bupati meminta masing-masing OPD segera menindaklanjuti hasil rapat, khususnya dalam upaya pengendalian inflasi, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, serta memperkuat kerja sama antardaerah demi menjaga stabilitas ekonom
