Satusuara.id,JAKARTA– Pemerintah secara masif menggeser fokus penanganan kesehatan ke sektor hulu (pencegahan) guna menekan laju kasus stroke di Indonesia. Melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemerintah menargetkan dapat menjangkau 130 juta penduduk pada tahun ini, setelah berhasil mencatat 70 juta pemeriksaan pada tahun pertama pelaksanaannya.
Langkah preventif ini diambil sebagai respons atas tingginya fatalitas stroke yang kini menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Angka kematian akibat stroke mencapai sekitar 337.000 jiwa setiap tahun, melampaui kematian akibat penyakit jantung maupun kanker.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa dalam lima tahun mendatang, program skrining massal tersebut ditargetkan mampu menjangkau 280 juta penduduk atau sekitar 80 persen populasi. Fokus utamanya adalah mendeteksi secara dini hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi yang menjadi faktor risiko utama stroke.
“Prevalensi hipertensi di Indonesia hampir 20 persen dan diabetes lebih dari 10 persen. Daripada menunggu sampai stroke terjadi, kita harus mengendalikan faktor risiko ini sedini mungkin,” ujar Budi saat memberikan arahan pada Indonesia Collaborative Neuro-Networks Summit (ICONNS) 2026 di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Guna mencapai target tersebut, pemerintah menerapkan pendekatan taktis 80-80-80. Pendekatan ini menargetkan 80 persen penduduk teridentifikasi, 80 persen dari yang teridentifikasi mendapatkan penanganan, dan 80 persen dari yang ditangani berhasil mengendalikan kondisi kesehatannya.
Menkes Budi menambahkan, angka riil kematian stroke di lapangan diperkirakan bisa dua hingga tiga kali lebih besar akibat kendala pencatatan di daerah. Selain korban jiwa, stroke juga menjadi beban pembiayaan kesehatan terbesar ketiga dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan total klaim melebihi Rp5 triliun setiap tahun.
Di sisi hilir atau penanganan darurat, pemerintah mempercepat kesiapan fasilitas dengan menargetkan seluruh 514 kabupaten/kota memiliki sarana CT scan dan cath lab. Akselerasi ini dinilai krusial karena penanganan stroke sangat bergantung pada kecepatan waktu (golden period).
Selain sarana fisik, kompetensi tenaga medis ikut didorong. Dokter bedah umum di tingkat kabupaten/kota akan dilatih melakukan prosedur kraniotomi untuk mengevakuasi hematoma pada kasus stroke hemoragik.
Sementara di tingkat provinsi, pemerintah menyiapkan peralatan canggih seperti Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator (CUSA), neuronavigasi, dan mikroskop operasi di seluruh 38 provinsi.
Intervensi hulu-hilir ini diharapkan dapat meningkatkan usia harapan hidup masyarakat dari 72 tahun menjadi 76 tahun dalam lima tahun ke depan.
Langkah preventif dan penguatan layanan ini didukung penuh oleh para praktisi medis melalui forum ICONNS 2026 yang berlangsung pada 8–12 Juli 2026.
Forum bertema “Strategic Shift: Multidisciplinary Neuro-Care Synergy in Neuro-Oncology, Vascular, Spine, & Critical Care”, ini mempertemukan sekitar 300–400 dokter spesialis dan perawat dari dalam dan luar negeri.
Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, dr. Adin Mulkasana, menegaskan bahwa penanganan penyakit neurologi seperti stroke membutuhkan kecepatan diagnosis serta sinergi multidisiplin.
“Melalui ICONNS 2026, kita membangun standardisasi klinis yang seragam di seluruh daerah. Sinergi multidisiplin ini menjadi kunci utama untuk menurunkan angka kematian dan kecacatan permanen akibat stroke di Indonesia,” tegas Adin.***
